Oleh : Dr. Indra Martian, M.Ag
Ketua Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Jamaah Ansharu Syariah
Pemerintah hari ini, 3 September 2022 resmi menaikkan harga BBM pertalite dari Rp 7.600 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian solar dari Rp 5.000 menjadi Rp 6.800 dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp.14.500 per liter. Kenaikan BBM dilakukan pemerintah disaat libur nasional agar tidak mendapatkan aksi dan gelombang penolakan yang besar dari masyarakat.
Sebelum pemerintah menaikkan harga BBM aksi penolakan terhadap rencana kenaikan BBM telah dilakukan oleh berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat. Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) melakukan aksi penolakan tersebut, elemen buruh pun turun ke jalan untuk memprotes rencana kebijakan pemerintah tersebut. Namun pemerintah sepertinya sudah buta dan tuli tidak mendengarkan aspirasi dan keluhan rakyat, dan tetap menaikkan harga BBM.
Kebijakan Pemerintah menaikkan BBM ini setidaknya menggambarkan beberapa point :
1. Pemerintah tidak memiliki empati terhadap rakyat.
Rakyat hari ini pasca covid dua tahun mengalami kondisi ekonomi yang sulit, PHK besar-besar menimpa para buruh, tingkat pendapatan ekonomi rakyat yang rendah sehingga daya beli rakyat berkurang, tentu kenaikan harga BBM menjadi pukulan yang sangat berat untuk masyarakat setelah sebelumnya harga minyak goreng dan telur juga naik.
2. Partai Pendukung Pemerintahan Gagal Berpihak Kepada Rakyat
Dinamika partai politik yang konon katanya akan memperjuangkan nasib rakyat seperti janji-janji yang mereka sampaikan ketika tahun-tahun pemilu hari ini telah gagal memberikan bukti bahwa mereka berpihak kepada rakyat dan menjadi tempat aspirasi rakyat. Hari ini partai-partai tersebut hanya menjadi “CAP STEMPEL” untuk melegalkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat bahkan mendzolimi rakyat. Suara yang dulu lantang meneriakan akan menyalurkan aspirasi rakyat hari ini menjadi suara yang Fals yang tidak layak untuk didengarkan
3. Pemerintah Gagal Mengelola Pemerintahan
Kenaikan harga BBM ini membuka mata rakyat bahwa pemerintah gagal mengelola pemerintahan. Pemerintahan selalu beralasan bahwa tindakan menaikkan harga bahan pokok dan menikkan BBM merupakan langkah yang terpaksa dilakukan untuk menjaga kestabilan roda pemerintahan, padahal kita sama-sama tahu dan mengerti bahwa masih banyak sumber pendapatan yang bisa pemerintah ambil selain tindakan dan kebijakan yang memberatkan rakyat.
Uang yang digondol oleh para koruptor keluar negeri, pajak yang sengaja tidak dibayarkan oleh para cukong dan oligarki, uang yang beredar dari bisnis para mafia di Indonesia (Kasus Sambo) salah satunya, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dikuasai oleh oligarki menjadikan Indonesia terjerumus dalam kemiskinan yang tersistem.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Rokhmin Dahuri ketika berbicara dalam kuliah umum di Universitas Malaysia Terengganu (UMT) mengatakan, bahwa potensi kelautan memiliki kekuatan besar dan menjadi tulang punggung kesejahteraan dan sumber kehidupan bagi masyarakat global, dan hari ini pemerintah gagal memanfaatkan potensi kelautan di Indonesia dan potensi Sumber Daya Alam (SDA) lainnya untuk kesejahteraan rakyat.
Wallahu a’lam
