Ansharu Syariah Jateng Bersama Elemen Islam Soloraya Datangi DPRD, Desak Konser Andrea Bocelli Dibatalkan
SURAKARTA (ansharusyariah.com)— Jamaah Ansharu Syariah Jawa Tengah bersama Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) dan gabungan elemen umat Islam se-Soloraya mendatangi Kantor DPRD Kota Surakarta, Rabu (21/10/2026). Kedatangan mereka untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur, Magelang, serta mendesak pemerintah mengambil langkah untuk membatalkan acara tersebut.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan massa meminta DPRD Kota Surakarta menampung dan meneruskan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat. Mereka berharap Presiden RI dan Kapolri turut mendengar tuntutan penolakan yang disampaikan.
Penolakan itu didasarkan pada pandangan bahwa penyelenggaraan konser perlu mempertimbangkan komitmen Indonesia dalam menentang penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Massa juga menilai persoalan tersebut tidak semata berkaitan dengan hiburan atau pariwisata, tetapi menyangkut sikap moral dan solidaritas terhadap rakyat Palestina.
Perwakilan DSKS, Ustadz Shobarin Syakur, mengatakan pihaknya telah lebih dahulu menyampaikan aspirasi penolakan kepada Polda Jawa Tengah. Ia berharap DPRD Surakarta turut mengambil sikap dan meneruskan tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat.
“Kami dari DSKS juga sudah ke kapolda agar sampai ke Kapolri, maka hari ini kami berharap kepada Dewan agar kita kompak menolak hingga dibatalkan acara ini,” kata Shobarin.
Ansharu Syariah Jateng Dorong Aspirasi Penolakan Ditindaklanjuti
Keterlibatan Ansharu Syariah Jawa Tengah dalam audiensi tersebut menjadi bagian dari penyampaian aspirasi bersama sejumlah elemen Islam di wilayah Soloraya. Mereka mendorong agar tuntutan pembatalan konser tidak berhenti pada penyampaian pendapat, tetapi diteruskan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi rencana penyelenggaraannya.
Dalam pertemuan itu, Komisi Ukhuwah MUI Surakarta, M Burhanudinillah, menyampaikan bahwa sikapnya sejalan dengan fatwa MUI pusat yang menurut keterangannya menjadi dasar penolakan terhadap konser Andrea Bocelli.
“Dasar MUI yaitu pembukaan UUD 45, maka harus membela dengan teguh bangsa Palestina dan menolak penjajahan Israel. Dan dengan fatma MUI yang mendukung perjuangan Palestina maka kita sebagai warga Indonesia tidak boleh menjadi tempat bangsa Zionisme Israel. Maka dengan adanya konser Bocelli ini yang nanti akan di gelar di Borobudur kita dengan tegas menolak konser tersebut,” ujarnya.
Ia mengaitkan penolakan tersebut dengan komitmen konstitusional Indonesia untuk menentang penjajahan dan mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Pimpinan DPRD Dukung Aspirasi Penolakan
Wakil Ketua I DPRD Surakarta, Daryono, S.T., M.Si., dari Fraksi PKS, menyatakan secara pribadi menolak rencana konser tersebut. Ia juga menyebut sikap itu sejalan dengan sikap fraksinya.
“Saya kira secara pribadi dan sikap partai kebetulan kami dari fraksi PKS, sepakat menolak konser Andrea Bocelli, kami perlu menyampaikan secara tegas menyayangkan kenapa pemerintah bisa kecolongan dengan rencana acara tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Surakarta, Ardianto Kuswinarno, S.H., menyatakan dukungannya terhadap aspirasi elemen Islam se-Soloraya. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut ke tingkat pusat.
“Secara tegas partai kami, bahkan Presiden pak Prabowo, secara tegas mendukung perjuangan rakyat Palestina. Kehadiran jenengan tentu saya dukung dan akan saya terima, dan akan saya sampaikan ke pusat bahwa masyarakat solo menolak konser ini, karena membuat kegaduhan,” tegasnya.
Dukungan terhadap aspirasi penolakan tersebut juga disebut mendapat persetujuan dari anggota DPRD Fraksi PKB yang hadir dalam audiensi.
Melalui audiensi ini, Ansharu Syariah Jateng bersama DSKS dan elemen Islam se-Soloraya berharap pemerintah serta pihak terkait mengevaluasi rencana konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur. Mereka menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tersebut merupakan bagian dari upaya menyuarakan solidaritas terhadap Palestina dan komitmen Indonesia menentang penjajahan.
Hingga berita ini disusun, bahan keterangan yang diterima redaksi belum memuat tanggapan dari pihak penyelenggara konser maupun pemerintah terkait tuntutan pembatalan tersebut.
Reporter: Sedyo
